Sekjen PBB Desak Donald Trump Cabut Kebijakannya Soal Larangan Tujuh Negara Kunjungi AS
KOKOPNEWS.ID - Kebijakan presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang melarang warga dan pengungsi dari 7 negara yang mayoritas muslim mendapat tanggapan dari Sektretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.
Guterres mengatakan bahwa kebijakan presiden pengganti Barck Obama tersebut bukanlah cara terbaik untuk melindungi negara AS. 'Saya pikir ini bukan cara terbaik melindungi AS ataupun suatu negara terhadap kemungkinan ancaman terorisme. Jika kebijakan ini tidak secepatnya dihapus maka mungkin akan timbul pengaruh yang lebih besar,' kata Guterres dikutip dari Repiblika.co.id.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa aturan tersebut justru memberi keuntungan bagi kelompok teroris itu. Menurutnya, mereka mempunyai banyak cara untuk merekrut anggota dari luar tujuh negara yang dicekal dalam kebijakan Trump tersebut. 'Jika sebuah organisasi teroris ingin mencoba menyerang AS, mereka akan menggunakan orang-orang yang mempunyai paspor dari negara yang tidak masuk dalam daftar cekal yang disebutkan AS' kata Guterres.
Oleh sebab itu, kebijakan yang dikeluarkan Trump tersebut akan sia-sia dan tidak efektif untuk menanggulangi terorisme.
Ia mendesak untuk segera mencabut kebijakan tersebut sebelum menimbulkan masalah di kemudian hari.
Seperti diberitakan, tidak berselang lama dari pelantikannya, presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan imigrasi yang dijanjikan saat pada masa kampanye. Kebijakan tersebut dibuat pada Jumat 27/01 untuk membatasi kedatangan orang-orang dari tujuh negara yakni Irak, Libya, Iran, Sudan, Suriah, Yaman, Somalia untuk sementara waktu ke AS.
Perinciannya, bagi para wisatawan ke AS jangka waktunya 90 hari. Sedangkan, bagi pengungsi 120 hari. Aturan ini dibuat untuk melindungi warga AS dari terorisme.