KOKOPNEWS.ID - Capres Prabowo Subianto memperkirakan sekitar 25% anggaran negara 'bocor'. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional(TKN) Abdul Kadir Karding menilai ucapan Prabowo itu seperti ocehan politik bukan pidato politik. "Ucapan Prabowo soal kebocoran anggaran Prabowo bagi saya lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik," kata Karding kepada wartawan, Jumat (8/2/2019). Baca juga : Ketegasan Jokowi Buat Kubu Prabowo Panik Menurut dia, ucapan Prabowo itu juga pernah disampaikan pada Pilpres 2014 lalu. Namun Prabowo tidak mengungkap bukti-bukti dan tidak melaporkan kebocoran anggaran pada penegak hukum. Diketahui, Prabowo pernah mencalonkan Capres berpasangan Cawapres Hatta Rajasa. "Alasannya karena ocehan itu ibarat barang sudah menjadi barang bekas karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014. Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," jelas dia. Baca juga : Alumni Gontor Dukung Jokowi-Ma'ruf, TKN: Gerakan Moderasi Islam Makin Kokoh Prabowo menyebut tentang 'kebocoran' anggaran negara itu sudah ia hitung dan tulis di bukunya. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang 'bocor' mencapai Rp 500 triliun. "Saya hitung dan saya sudah tulis di buku, kebocoran dari anggaran rata-rata, taksiran saya mungkin lebih, sebetulnya 25% taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macam-macam," kata Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2).
Kembali kepada Karding, Politikus PKB itu menyebut Prabowo senang menuding tanpa bukti. Sehingga Prabowo menunjukkan karakter yang senang mencari sensasi daripada subtansi. "Sikap Prabowo yang lebih doyan menuding tanpa bukti menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi. Wacana kebocoran anggaran ia ucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa tapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya," jelas Karding. Menurut Karding, publik saat ini sudah cerdas membedakan ucapan subtansi atau ocehan mencari sensasi. Prabowo akan sia-sia bila gaya politiknya mencari sensasi. "Publik saya rasa sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi. Sehingga upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan," kata dia. Baca juga : Pendukung Kecewa Prabowo Tidak Shalat Lebih lanjut, ia menambahkan, seharusnya Prabowo melaporkan data kebocoran anggaran itu ke penegak hukum. Maka TKN Jokowi-Ma'ruf akan mendukung langkah Prabowo yang melaporkan pada penegak hukum. Padahal, dikatakan Karding selama ini APBN dikelola secara kredibel dan profesional. Bahkan BPK melakukan audit keuangan setiap tahun. "APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun BPK juga melakukan audit. Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bukti bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah tapi justru asik menjelek-jelekkan pemerintah," ucap Karding. [Detik]
KOKOPNEWS.ID - Cawapres nomor urut 01, KH Maruf Amin menghadiri istighosah dan doa untuk bangsa dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-93 tahun di Gelanggang Remaja Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019). Nampak ratusan Nahdliyin dan warga Jakarta Pusat tumpah ruah di dalam gedung gelanggang remaja. Acara ini pun didahului menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan bernyanyi mars Ya Lal Wathon. Baca juga : Kiai Ma'ruf Amin Bertemu Habib Ja'far Alkaff, Didoakan Menangi Pilpres Dalam sambutannya, cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin meminta kepada Nahdliyin dan warga yang hadir untuk mendukung dan mendoakan dirinya karena telah ditunjuk oleh capres Joko Widodo untuk mendampingi. "Mohon dukungan kepada seluruh hadirin supaya saya sekarang ini diajak oleh Jokowi jadi wakil presiden," kata KH Ma'ruf. Siap mendoakan? Siap mendukung," tanyanya. "Siap," teriak peserta acara. Baca juga : Ulama dan Kiai Kampung di Tangerang Deklarasi Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin Kiai Ma'ruf menyebut, banyak yang bertanya kenapa bisa Jokowi memilihnya, padahal kata dia, saat itu dirinya menjabat sebagai ketua MUI serta Rais Aam PBNU. "Karena pak Jokowi menghormati dan menghargai NU karena itu saya anggap ini penghargaan. Kalau ini saya jadi wakil mudah-mudahan nanti adalagi NU yang jadi presiden. Siapa tau presidennnya dari Jakarta Pusat," ujarnya.
Selain itu, mantan Rais Aam PBNU ini mengatakan bahwa alasannya menerima pinangan Jokowi, karena dirinya menganggap Jokowi sangat menghormati ulama. Padahal kata dia, Jokowi bisa saja mengambil dari pihak lainnya misal politikus dan pengusaha. "Ada yang bilang harus didukung oleh ulama padahal itu dari dulu ulama tukang dukung kalau dukung selalu dukung. Tapi pak Jokowi tidak hanya minta dukungan ulama tapi menggandeng ulama makanya nahdliyin wakilnya saya mewakili ulama. Kok katanya anti ulama, loh wakilnya saja ulama," ungkapnya. "Mudah-mudahan ulama ini nanti adalagi ke depan yang bukan jadi wakil tapi presiden makanya ulama harus siap jadi apa saja," tutupnya [Sindo] Baca juga : Pendukung Kecewa Prabowo Tidak Shalat
KOKOPNEWS.ID - Puisi ‘Doa yang Tertukar’ yang dibuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli Zon, berbuntut panjang. Kali ini kritikan datang dari Ketua Umum Relawan Millenial Jokowi Ma’ruf (REMAJA), Misbahul Ulum, Kamis (7/2/2019). Meski sudah melalui klarifikasi singkat kepada Menteri Agama via cuitannya, Misbahul memandang Fadli Zon telah menistakan Mbah Moen melalui puisinya. Baca juga : Samawi Tuntut Fadli Zon Minta Maaf Secara Terbuka ke Mbah Moen “Semua orang paham bahwa maksud dari puisi itu mengarah kepada Kunjungan Pak Jokowi ke Mbah Moen,” kata Misbahul.
“Perlu diketahui oleh Pak Fadli Zon bahwa KH. Maimun Zubair itu adalah Ulama sepuh panutan kaum santri dari partai apapun, jadi saya sebagai santri merasa tersinggung karena ulama sepuh kami telah beliau lecehkan,” sambung dia. Santri yang juga Wakil Sekjend Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meminta Fadli Zon untuk tidak menggampangkan persoalan ini dan meminta maaf. “Kami menuntut agar Pak Fadli Zon segera minta maaf kepada beliau sebelum ada reaksi yang sama-sama tidak kita inginkan dari santri lain yang tersinggung,” ucapnya. [Okezone] Baca juga : Pendukung Kecewa Prabowo Tidak Shalat
KOKOPNEWS.ID - Tim Gerakan Tangkal Fitnah (GTF) Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin memaparkan penyebaran hoax terpola pada Pilpres 2019. Total ada 18 provinsi yang terpapar dan rawan hoax. "Kita mendapatkan hoax atau disinformasi yang terpola, sistematis, yang dialamatkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ujar anggota tim Gerakan Tangkal Fitnah, Hendrasmo, di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019). Baca juga : Tepis Isu Kriminalisasi Ulama, TGB Sebut Jokowi Paling Banyak Kunjungi Pesantren GTF menyebutkan provinsi yang terpapar hoax adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. "Ini adalah provinsi yang sangat serius terpapar hoax," sebut Hendrasmo. Sedangkan lima provinsi rawan terpapar hoax adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Baca juga : Jokowi: 4 Tahun Saya Direndahkan dan Dimaki, Saya Sabar Menurut Hendrasmo, penyebaran hoax dilakukan dengan pola penyebaran berulang-ulang. "Pertama isu PKI, anti-Islam, kriminalisasi ulama, TKA asing, China, utang luar negeri, pengangguran dan barang mahal, juga terkait penyelenggaraan pemilu," lanjutnya. Sementara itu, anggota Direktorat Program dan Informasi Politik TKN Muhammad Syihabuddin menyatakan TKN aktif bersama TKD melaporkan hoaxke pihak berwenang, yakni Polri dan Kemenkominfo. Menurut Syihabuddin, serangan hoax tidak hanya ditujukan kepada pasangan calon, tapi juga kepada pemerintah. "Serangan hoax bukan hanya untuk Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, tapi juga pembantunya, para menterinya, salah satunya sering menjadi bullying adalah Kemenag," lanjutnya. [detik] Baca juga : Pendukung Kecewa Prabowo Tidak Shalat
KOKOPNEWS.ID - Informasi bohong alias hoaks yang menyasar pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terus ‘bergentayangan’ di media sosial. Salah satunya terkait narasi kriminalisasi ulama. Mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi menilai, hoaks tersebut tidak berbasis pada fakta. "Saya pernah menyampaikan bahwa kriminalisasi ulama itu betul-betul tidak berbasis kepada kenyataan," ujarnya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019). Baca juga : Deklarasi JKSN NTB, Khofifah: Jokowi Sosok Pemimpin yang Taat Ibadah Politikus Golkar itu menganggap, semua keburukan dinisbatkan kepada pemerintahan Jokowi. Untuk itu dia mengingatkan agar ketidaksukaan pada seseorang tidak menimbulkan sikap tak adil. "Kesenangan atau ketidaksenangan itu jangan kemudian membuat kita berlaku tidak adil. Dalam Alquran jelas (diwanti-wanti), janganlah kebencian atau ketidaksenangan kepada sekelompok orang atau seseorang membawamu kepada sikap meninggalkan keadilan," terang TGB. Baca juga : KH Ma'ruf Amin Ungkap Bukti Jokowi Cinta dengan Banten dan Ulama Faktanya, lanjut TGB, Jokowi adalah presiden yang paling banyak mengunjungi pesantren. Hal itu tentu membantah isu yang berkembang bahwa Jokowi melakukan kriminalisasi ulama. "Jadi semuanya harus berbasis fakta. Faktanya adalah Pak Jokowi presiden paling banyak ke pondok pesantren. Pak Jokowi menetapkan hari santri, Pak Jokowi memberdayakan ekonomi di tingkat pondok pesantren dengan menginisiasi bank wakaf mikro," jelas TGB. [okezone] Baca juga : Pendukung Kecewa Prabowo Tidak Shalat
