Presiden Jokowi Serahkan 213 Sertifikat Tanah Wakaf untuk Masjid dan Ponpes

Presiden Jokowi Serahkan 213 Sertifikat Tanah Wakaf untuk Masjid dan Ponpes

KOKOPNEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah di Ponorogo, Jawa Timur. Ada 213 sertifikat tanah wakaf yang diserahkan untuk masjid, musala dan pondok pesantren.

Jokowi membahas pentingnya sertifikat untuk tanah wakaf. Sebab, setiap kunjungan ke daerah, dia sering mendapat keluhan mengenai sengketa tanah, termasuk tanah untuk rumah ibadah.

"Kenapa sertifikat baik untuk pondok, masjid, musala, atau surau ini kita berikan? Setiap saya turun ke bawah, ke desa, ke kampung, kemudian ke pondok, masuk ke masjid, banyak yang memberitahu ke saya mengenai adanya sengketa tanah. Banyak sekali," kata Jokowi saat penyerahan sertifikat wakaf di Masjid Ar Rahman, Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (4/1/2019).

Karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah saat ini mempercepat pengurusan sertifikat. Pemerintah juga menyiapkan APBN untuk mengurusnya.

"Artinya tidak dipungut biaya dari kantor BPN. Untuk apa? Sekali lagi ini untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan sengketa lahan," katanya.

Jokowi sempat menyinggung salah satu persoalan yang terjadi terkait dengan tanah wakaf di Jakarta. Awalnya tidak ada masalah. Belakang persoalan muncul karena harga tanah yang tinggi.

"Saya berikan contoh, di Jakarta ada tanah wakaf, sudah dibangun masjid yang gede. Letaknya agak di pusat kota. Dulunya nggak ada masalah, tapi belum pegang sertifikat. Begitu tanah yang ada di situ harganya satu meter Rp 120 juta," jelasnya.

"Loh, di Jakarta itu harganya ada yang Rp 250 juta per meter. Di Semanggi itu sudah Rp 200-Rp 250 juta. Jangan kaget. Itu satu meter kali satu meter. Nah karena harga tanah sudah Rp 120 juta ahli waris mulai ngutik-ngutik. Nah, masalah (muncul). Ini baru satu contoh karena masalah tanah itu harganya Rp 120 juta per meter," imbunya.

Namun, dia menegaskan persoalan itu tidak hanya terjadi di Jakarta saja. Persoalan serupa juga banyak terjadi di daerah lain.

"Di tempat lain juga sama, ahli waris nggak ada masalah karena orang tuanya masih hidup. Begitu orang tuanya enggak ada, ekonominya turun, dipermasalahkan. Banyak yang masuk ke kuping saya," katanya. [Detik]

Tulis email anda untuk berlangganan update berita gratis: